admin

Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK) memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan ibadah haji sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu isu penting yang perlu diwaspadai oleh PIHK adalah praktik penerimaan titipan badal haji dari pihak luar atau individu yang bukan bagian dari jemaah resmi mereka. Apa itu Badal Haji? Badal haji adalah […]

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran berhaji menggunakan visa non-haji, terutama menjelang musim haji 1446 H / 2025 M. Pemerintah Arab Saudi saat ini semakin memperketat pengawasan terhadap jemaah yang datang ke Tanah Suci menggunakan visa selain visa haji resmi. Visa Non-Haji Bukan untuk Ibadah Haji Visa kunjungan, visa

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia telah membekukan sementara izin operasional 345 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) karena belum memenuhi kewajiban sertifikasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1251 Tahun 2021. 📌 Alasan Pembekuan Izin Keputusan pembekuan ini didasarkan pada ketentuan dalam KMA No. 1251/2021 yang mewajibkan setiap PPIU untuk melakukan sertifikasi paling lambat

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia telah membekukan sementara izin operasional 345 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) karena belum memenuhi kewajiban sertifikasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1251 Tahun 2021. 📌 Alasan Pembekuan Izin Keputusan pembekuan ini didasarkan pada ketentuan dalam KMA No. 1251/2021 yang mewajibkan setiap PPIU untuk melakukan sertifikasi paling lambat dua tahun sejak izin diterbitkan atau sejak KMA tersebut diterbitkan pada 1 Desember 2021. PPIU yang telah tersertifikasi kemudian wajib melakukan resertifikasi setiap lima tahun sekali. PPIU yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi atau resertifikasi dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan izin operasional. 📝 Proses Pembekuan Pembekuan izin operasional ini tertuang dalam nota dinas tertanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PPIU serta Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus. Surat pemberitahuan bernomor B-11.004/DJ/DT.II.IV.I/Hj.09/09/2024 juga telah dikirimkan kepada 345 PPIU yang belum melaksanakan syarat sertifikasi . ⏳ Batas Waktu dan Konsekuensi Kemenag memberikan waktu hingga 9 Maret 2025 bagi PPIU yang izin operasionalnya dibekukan sementara untuk segera melakukan sertifikasi. Jika dalam jangka waktu tersebut PPIU tidak memenuhi kewajiban sertifikasi, maka izin operasional mereka akan dicabut secara permanen. Selama masa pembekuan, PPIU tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha, termasuk menerima pendaftaran atau memberangkatkan jemaah umrah . Daftar lengkap PPIU yang izin operasionalnya dibekukan dapat diakses melalui situs resmi Kemenag atau melalui nota dinas yang telah disebutkan sebelumnya. 🔍 Kesimpulan Pembekuan izin operasional terhadap 345 PPIU ini merupakan langkah tegas Kemenag untuk memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh lembaga yang memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Bagi PPIU yang izin operasionalnya dibekukan sementara, diharapkan segera memenuhi kewajiban sertifikasi untuk menghindari pencabutan izin secara permanen.

Jakarta, 7 Mei 2025 – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) secara resmi meluncurkan Hajj Command Center (HCC), sebuah pusat kendali berbasis digital yang dirancang untuk mengoptimalkan pengawasan dan manajemen operasional haji secara real time. Bertempat di Gedung Siskohat lantai 1, Jakarta, peresmian HCC menandai tonggak penting dalam transformasi

Arab Saudi Keluarkan Empat Aturan Baru Jelang Musim Haji 2025 Jeddah — Menjelang pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 M, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan sejumlah kebijakan penting yang wajib dipatuhi oleh seluruh jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah. Hal ini disampaikan oleh Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, pada 14 April 2025. 1. Batas Akhir UmrahKementerian Haji

Pada tahun 2025, peraturan perizinan untuk travel umroh dan haji mengalami sejumlah pembaruan penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi para jamaah. Langkah ini di ambil oleh Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai respon  terhadap kebutuhan untuk mengatur dan memfasilitasi perjalanan ibadah yang semakin meningkat. Beberapa point penting dari update peraturan tersebut :

Di tengah pesatnya perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan omzet adalah melalui sertifikasi produk. Salah satu sertifikasi yang menjadi sorotan adalah Sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Sertifikasi ini tidak hanya menjamin keamanan dan kualitas produk pangan, tetapi juga membuka peluang pasar

Program Inspeksi Produk Rumah Tangga (PIRT) adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dijual kepada masyarakat aman dan memenuhi standar kesehatan. Meskipun banyak pengusaha yang sudah mengajukan permohonan PIRT, tidak sedikit pula yang mengalami penolakan. Namun, jangan khawatir! Jika produk Anda ditolak, ada beberapa langkah

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) akan dilakukan pada akhir November 2024 mendatang. Dia akan lebih dulu melapor ke Presiden Prabowo Subianto. Menaker menjelaskan, saat ini masih dilakukan pembahasan bersama beberapa pihak terkait. Namun, proses itu belum rampung sehingga masih membutuhkan waktu.  “Kalau UMP seperti sudah saya sampaikan, ini kita masih berproses,”